Ketua Dewan Pilih Tunjangan dalam Bentuk Uang sebagai Pengganti Rumah Dinas

November 9, 2009 in Uncategorized
Tags: Ketua Dewan Pilih Tunjangan dalam Bentuk Uang sebagai Pengganti Rumah Dinas

SURABAYA – Wali Kota Bambang D.H. siap mengganti rumah dinas Ketua DPRD Kota Surabaya menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Pemkot selanjutnya fungsi menggunakan bangunan menjadi guest house atau rumah tamu.

Bambang mengatakan bahwa usulan perubahan fungsi rumah dinas (rumdin) yang berlokasi di Jalan Porong itu sudah disampaikan ke Ketua DPRD Wisnu Wardhana. Tawaran Pemkot disampaikan karena bangunan plat merah itu jarang digunakan.

Sejak dewan dipimpin Musyafak Rouf (2004-2009), rumdin tersebut selalu kosong. Ketua dewan sekarang, Wisnu, juga enggan menempati. “Kalau memang banyak nganggur-nya kenapa tidak dimanfaatkan untuk kepentingan warga kota yang lebih banyak,” kata Bambang.

Menurut dia, tidak digunakannya rumdin tersebut sebenarnya patut disayangkan. Sebab, setiap tahun, Pemkot mengeluarkan biaya untuk melakukan perawatan. ”Karena itu, kalau Pak Wisnu tidak berkenan, maka akan kami manfaatkan,” jelasnya.

Suami Dyah Katarina itu menyebutkan, saat ini, ada dua opsi untuk mengubah peruntukan rumdin tersebut. Selain guest house, Pemkot juga berencana menggunakan bangunan nganggur itu sebagai perpustakaan.

Sebagai ganti, Pemkot menyiapkan ”mentahan” kepada Wisnu. Bambang menyebutkan siap mengucurkan dana tunjangan perumahan. ”Disetujui atau tidak terserah Pak Wisnu karena itu hak beliau,” ucap Bambang.

Kepala Bagian Perlengkapan Pemkot Noer Oemarjati mengemukakan, secara resmi wali kota mengajukan surat kepada ketua DPRD jumat (30/10) lalu. Isinya, pengajuan pengalihan fungsi rumdis. “Tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Pak Wisnu,” kata dia.

Perubahan peruntukan rumdin itu sempat menjadi rasan-rasan di gedung dewan. Sebelum pernyataan wali kota, tersebar kabar jika Wisnu yang justru minta bangunan diubah menjadi guest house.

Sebab, dia berharap mendapat tunjangan seperti anggota dewan lainnya. Apalagi, setiap bulan, jumlahnya lumayan besar. Yakni, Rp 7 juta untuk anggota, sedangkan pimpinan dijatah Rp 7,5 juta

”Sudah jelas kan. Siapa yang minta diubah. Sudah jelas itu pengajuan dari Pemkot,” ucap Wisnu. Sebagai ketua, dia mengaku tidak pernah berharap-harap mendapatkan uang untuk pengganti rumdin.

Lebih lanjut Wisnu mengatakan, jika memang keputusan Pemkot sudah bulat, maka dia siap untuk memberi persetujuan. ”Saya setuju saja. Sebab, memang tidak pernah saya tinggali. Sayang jika tidak dimanfaatkan,” kata ketua DPC Partai Demokrat itu.

kenapa kalau rumah dinasnya udah ada kok tidak di tempati aja jadi bisa mengirit dana dan setiap bulan rumah dinas itu juga butuh perawatan..bisa2 saja orang2 ini cari uang ,pikirin rakyat jangan kepentingan pribadi aja dan pakai fasilatas yang udah ada kerja belum udah banyak tututan,,,,payah,,,