Cross Check Mantan Kepala BAK UTS Perihal Ijazah Instan

SURABAYA – Pengusutan polisi terhadap jual beli ijazah instan menghasilkan sejumlah pengakuan baru. Salah satunya dilontarkan Handayani, mantan kepala Badan Administrasi Kemahasiswaan (BAK) Universitas Teknologi Surabaya (UTS) yang mengundurkan diri pada Agustus 2008. Saat ditanya tentang kasus ijazah instan terbitan UTS atas nama Eko, dia mengaku hanya melanjutkan kebiasaan lama.

Jawa Pos mendapatkan informasi bahwa Handayani menjawab 35 pertanyaan penyidik selama proses pemeriksaan kemarin (14/10). Pada awalnya, Handayani terkesan berusaha memberikan jawaban-jawaban yang terkesan diplomatis.

Misalnya, dia mengucapkan kata “tidak ada” ketika ditanya tentang peran rektor ataupun pihak luar yang bisa mengintervensi mekanisme penerbitan ijazah. Menurut dia, UTS memiliki prosedur yang selalu dijalankan.

Namun, karena penyidik telaten dalam mengorek keterangan, Handayani tak mampu terus menghindar. Misalnya, ketika polisi menanyakan nomor pokok mahasiswa NPM Eko (nama yang disebut UTS sebagai pencari ijazah) yang menandakan tahun akademik 2005-2006. Polisi menilai data itu sangat janggal karena mementahkan posisi transkrip nilai terbitan Unitomo (yang diklaim UTS sebagai dokumen yang dibawa Eko untuk transfer dan mendapatkan ijazah). Apalagi pihak UTS selalu mengatakan bahwa Eko adalah mahasiswa pindahan dan hanya perlu mengerjakan skripsi di UTS.

Kalau Eko hanya perlu mengerjakan skripsi, mengapa dia harus dijadikan mahasiswa yang masuk pada tahun akademik 2005-2006? Apakah hanya untuk membuat kesan proses studi yang agak lama? Padahal, Eko jelas-jelas tidak pernah kuliah di UTS.

Menghadapi pertanyaan itu, Handayani tidak bisa menghindar. Kepada penyidik, dia akhirnya mengaku hanya melanjutkan “kebiasaan-kebiasaan” BAK sebelumnya. “Berarti lebih dari sekali?” tanya penyidik. Handayani mengangguk.

Bermula dari cecaran pertanyaan itulah, nama Rektor Universitas Teknologi Surabaya (UTS) Yuliati dan suaminya, Fransiscus Senduk, disebut. Polisi ternyata sudah mendengar informasi tentang peran dua orang itu dalam kasus ijazah instan. Bahkan, mereka memiliki bukti dokumen intervensi yang meminta ijazah Eko diterbitkan. Saat hal tersebut ditanyakan kepada Handayani, yang bersangkutan mengiyakan.

Bukan hanya itu, polisi juga telah memiliki data percaloan mahasiswa di UTS. Mereka menemukan indikasi jaringan yang memiliki koordinator-koordinator pencari mahasiswa yang dilengkapi semacam MoU (memorandum of understanding) dengan pihak kampus.

Praktiknya sederhana. Pihak kampus mematok tarif biaya kuliah, misalnya Rp 3,5 juta. Kepada para mahasiswa yang dijaring, koordinator itu menjualnya dengan harga lebih tinggi. Untuk kasus Eko, pihak UTS dikabarkan hanya mematok tarif Rp 4,9 juta. Namun, koordinator yang berinisial G meminta Rp 8 juta.

Sementara itu, kuasa hukum UTS Moh. Sholeh tidak bisa dihubungi hingga tadi malam. Pesan pendek yang dikirim Jawa Pos tentang permintaan konfirmasi keterlibatan rektor dan suaminya serta praktik percaloan mahasiswa tidak dijawab.

Di bagian lain, Kasatreskrim Polwiltabes Surabaya AKBP Syahardiantono mengatakan bahwa pihaknya terus mengusut kasus ijazah instan hingga ke akarnya. ”Ini menunjukkan bahwa kami serius menangani kasus tersebut. Siapa pun yang terlibat dan segala praktik curang yang dilakukan akan kami ungkap,” tegasnya.

Kopertis Emoh Bertindak

Sementara itu, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jawa Timur sama sekali tidak menunjukkan kepedulian mereka untuk mengatasi persoalan ijazah instan di perguruan tinggi swasta. Untuk kasus UTS, mereka mengaku hanya memberikan teguran. Alasannya, masalah itu sudah ditangani polisi.

Koordinator Kopertis Wilayah VII Sugijanto juga terkesan “alergi” ketika dikonfirmasi soal kepedulian instansinya terhadap kasus UTS. Dia bahkan tidak mau menemui Jawa Pos yang kemarin datang ke kantornya. “Kalau masalah lain, Bapak (Sugijanto, Red) bisa,” kata Koordinator Humas Kopertis Wilayah VII Jatim Budi Hasan. “Kan masih banyak hal positif yang bisa digali selain masalah di UTS. Misalnya, pemberian beasiswa pada mahasiswa dan dosen,” lanjutnya. Budi juga menegaskan bahwa untuk masalah ijazah instan, sikap kopertis masih sama dengan pernyataan sebelumnya. Intinya, perguruan tinggi berwenang melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri. Mulai menerima mahasiswa, menetapkan nomor pokok mahasiswa (NPM), menyelenggarakan ujian, hingga menetapkan ijazah. “Tidak ada lagi nomor induk registrasi lulusan (NIRL) maupun penanda sah dari kopertis.

Saat ditanya mengapa kopertis “membiarkan” praktik jual beli ijazah instan, Budi berkilah bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang lapor. Karena tidak ada laporan, kopertis pun diam. Tentu, hal itu bertentangan dengan misi kopertis yang ingin melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pendidikan tinggi. “Kami akui pengawasan kopertis kurang maksimal. Kinerja kami ada kelemahan.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: