KSBSI: Sebaiknya Penghentian TKI ke Malaysia Selama Dua Tahun

JAKARTA | SURYA Online – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) berpendapat, penghentian pengiriman sementara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) informal ke Malaysia sebaiknya selama dua tahun, untuk menyelesaikan dan memperbaiki perlindungan tenaga kerja di luar negeri.

“Sedikitnya diperlukan dua tahun untuk memperbaiki penyelesaian nota kesepahaman (MoU) tentang perlindungan TKI dengan negara Malaysia, menertibkan penempatan, dan termasuk pengiriman melalui ‘jalan tikus’,” kata Ketua Umum KSBSI Rekson Silaban di Jakarta, Minggu (28/6).

Menurut Rekson, kalau hanya penghentian selama dua bulan untuk review terhadap MoU mengenai penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia belum cukup. Masalah tenaga kerja, katanya, sebaiknya perbaikan mulai dari dalam dan hingga perlindungan di luar negeri.

“Perlindungan tenaga kerja kita di luar negeri masih lemah dan harus ada kerjasama dengan negara tujuan,” jelas Rekson.

Pemerintah menghentikan pengiriman sementara TKI ke Malaysia itu, menurut dia, tidak ada pengaruhinya yang signifikan terhadap jumlah pemberangkat tenaga kerja keluar negeri oleh Perusahaan Pengerahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Sementara itu, Manajer PT Bina Dasa Abadi PJTKI Surakarta, Dian Ari Yanuarta, ketika dihubungi di Jakarta mengatakan, PJTKI berpendapat bahwa penghentian sementara pengiriman tenega kerja informal ke Malaysia tidak mempengaruhi jumlah pemberangkatan ke luar negeri.

“Penghentian tak mempengaruhi jumlah pemberangkatan TKI. Saya tetap memberangkatkan sekitar 30 orang per bulan atau sama dengan bulan sebelumnya,” katanya.

Menurut Dian, tenaga kerja yang diberangkatkan tujuannya tidak ke Malaysia, tetapi Hongkong, Singapura, dan Taiwan. Mereka semuanya tenaga kerja terdidik dan bekerja di kawasan industri atau pabrik dengara tujuan.

“Kami sebelum ada pengumuman penghentian pengiriman sementara oleh pemerintah, sempat mengirimkan sebanyak 15 TKI ke Malaysia. Tapi, mereka tenaga kerjka di pabrik,” katanya.

Pemerintah,tambah Dian, seharusnya memaksimalkan kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), terkait TKI terutama yang bekerja di rumah tangga.

“BNP2TKI seharusnya juga memiliki kantor dimana TKI ditempatkan, sehingga mereka juga ikut mengawasi dan pengontrol kondisi tenaga kerja,” katanya.

Dian juga mengatakan, para PJTKI selama ini yang mengurusi dan pengawasan TKI. JIka BNP2TKI ada koordinasi dengan PJTKI masalah pengawasan diperkirakan tidak ada masalah soal perlindungan TKI.

“Selama ini jika terjadi masalah dengan TKI di Malaysia, pengurusan dilakukan PJTKI yang memberangkatkan dan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia,” katanya.

Penghentian pengiriman TKI ini, lanjut Dian, dikhawatirkan jika terjadi seperti tahun 1997 lalu. Sejumlah TKI masuk ke Malaysia secara ilegal dan mereka kemudian bekerja di Malaysia secara legal dengan mengurus surat di Kedubes Indonesia di Malaysia. ant

Tag:

About zee sinon

PEACE AND LONE

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s