KRAKSAAN – Isu santet di Desa Kalibuntu, Kraksaan Kabupaten Probolinggo belum terselesaikan sepenuhnya. Polisi dan pihak desa sudah berusaha melakukan upaya-upaya mendamaikan. Tapi, keluarga mendiang Matlawi, 50, masih menaruh dendam pada tetangganya sendiri, Musi dan Mainnah yang dituduh telah menyantet Matlawi.
Wati, istri almarhum Matlawi, dan anak angkatnya, Fatimah, saat ditemui Radar Bromo kemarin menyatakan masih tidak terima dengan meninggalnya Matwali, Kamis (19/11) lalu. “Sampai kapanpun saya tetap dendam sama Musi dan Mainnah itu. Kalau pulang ke sini, ke rumahnya ini, saya akan bunuh dia,” kata Fatimah.
Keluarga ini masih yakin bahwa penyebab kematian Matlawi karena disantet oleh Mainnah atas suruhan Musi. “Setiap malamnya sebanyak tiga kali bapak saya itu bermimpi didatangi Musi dan Mainnah. Itu pengakuan bapak saya langsung,” kata Fatimah.
Walau sudah berusaha didamaikan oleh pihak kepolisian dan pihak desa, Fatimah menyatakan tetap tidak terima. “Awal masalahnya, Musi itu tidak suka kalau keluarga saya sukses. Dia sudah berjanji akan memberika air agar bapak saya cepat sembuh. Tetapi sampai meninggal dia tidak mau memberikan air,” kata Fatimah didampingi Wati.
Diberitakan Radar Bromo sebelumnya, Matlawi, 50, warga Desa Kalibuntu menderita sakit. Keluarganya menduga penyakit Matlawi karena disantet Mainnah atas suruhan Musi. Mainnah dan Musi juga warga Kalibuntu.
Senin (16/11) malam, keluarga Matlawi dan beberapa warga melurug rumah Musi. Polisi dan pihak pemerintah desa Kalibuntu turun tangan. Matlawi dibawa ke RSUD Waluyo Jati, Kraksaan. Lalu diketahui bahwa Matlawi menderita kencing manis dan TBC.
Lalu pada Kamis (19/11), Matlawi meninggal. Ternyata keluarganya masih kukuh dengan pendiriannya. Mereka menganggap kematian Matlawi adalah akibat santet Mainnah atas suruhan Musi.
Untuk mencegah situasi buruk, polisi sejak Kamis itu bersiaga di Kalibuntu. Mereka menjaga ketat rumah Musi dan Mainnah. Sedangkan dua orang itu langsung diamankan.
Dari pantauan Radar Bromo, sampai kemarin (20/11) polisi masih berjaga-jaga di rumah Musi dan Mainnah. Sekitar sepuluh polisi dari Polsek Kraksaan dan Polres Probolinggo berjaga di sekitar dua rumah yang lokasinya tak jauh dari rumah keluarga Matlawi itu.
Selain menjaga rumah Musi dan Mainnah, polisi juga melakukan upaya-upaya perdamaian. Kapolres Probolinggo AKBP AI Afriandi melalui Kabag Ops Hadi Prayitno mengatakan, pihaknya bersama perangkat desa sudah mengumpulkan kedua belah pihak. Itu dilakukan kemarin sekitar pukul 15.00.
Dari pertemuan itu, terang Kabag Ops, pihak Musi, Mainnah dan keluarga Matlawi bersedia berdamai. “Tetapi pihak korban meminta syarat. Keduanya (Musi dan Mainnah) itu tidak tinggal di Desa Kalibuntu, silakan pindah kemana saja,” katanya.
Dengan itu, Kabag Ops berharap tidak lagi ada pertengkaran apalagi sikap anarkis. “Kami mengimbau harus aman dan kondusif,” katanya.
Kepala Desa Kalibuntu H Akbar juga menyatakan hal serupa. Isu santet ini harus segera diakhiri. Ia berharap kedua pihak berdamai. “Untuk Musi dan Mainnah, karena pihak keluarga korban ingin mereka pindah dari Kalibuntu, maka harus pindah,” katanya.
Menolak Pindah
Sementara itu, kemarin Radar Bromo berhasil menemui Mainnah. Kemarin dia berada di Ponpes Ulil Albab, Desa Brumbungan Lor Kecamatan Gending. Dia sengaja diamankan di ponpes tersebut.
Kepada Radar Bromo, Mainnah mengaku tidak mau pindah rumah. “Saya tetap akan di Kalibuntu. Saya tidak mau pindah rumah. Itu rumah saya yang diberi oleh bupati. Karena saya tidak merasa punya ilmu santet, apalagi menyantet matlawi itu,” katanya dalam bahasa Madura.
Dia juga tidak terima dituduh menyantet Matlawi. “Saya mau disumpah apapun. Sumpah pocong pun saya mau. Kalau benar saya punya (santet), semoga saya mati. Kalau tidak benar, dia yang harus mati. Tetapi biaya sumpah itu harus ditanggung, karena saya orang miskin. Tak ada uang untuk biaya sumpah,” ujarnya.
Mainnah berkata, dirinya hanya seorang penjual rujak. “Bohong kalau dia bilang saya tukang memberi air kalau ada orang yang sakit. Saya hanya tukang rujak,” akunya.
Ia minta orang yang menuduhnya punya santet membuktikannya. “Apa buktinya kalau saya punya santet,” katanya dengan berlinang air mata.
Karena itu, ibu dari tiga anak ini tetap tidak akan pindah dari desa Kalibuntu. Tetapi sementara dia mengaku akan kerja jauh ke mana saja. Yang penting ada kerjaan untuk dia. “Rumah untuk sementara akan saya berikan ke anak saya. Saya tidak ingin anak saya tengkaran dengan orang lain,” katanya.
Sementara, pengasuh Ponpes Ulil Albab KH Ramly Syahir mengatakan, pihaknya hanya mengamankan Mainnah dari amukan warga dan keluarga korban. “Semoga penuduh juga sadar bahwa kematian itu di tangan Allah. Menuduh Bu Mainnah itu juga tidak ada bukti jelas,” katanya.
Lebih lanjut Gus Romly, begitu dia akrab disapa, merasa prihatin dengan sikap menuduh tanpa fakta jelas. “Dalam agama sudah jelas. Bahwa kematian itu ada di tangan Allah,” tegasnya.
Dia berharap, pihak penegak hukum serius menangani kasus ini. Begitu juga para kiai dan tokoh-tokoh agama. Mereka harus memberikan penyadaran kepada kedua belah pihak. “Mari selesaikan kasus itu secara kekeluargaan,” katanya. (ain/yud)
Syuting film terbaru MINGGU PAGI DI VICTORIA PARK (MPDVP) berlangsung seru di Hong Kong. Film yang disutradarai sekaligus pemain Lola Amaria ini begitu pas mengambil setting di Victoria Park, tempat para TKW biasanya berkumpul untuk melewatkan hari Minggu mereka. Dari beberapa TKW Indonesia yang melihat syuting itu, ada yang berceloteh jika TKW jauh lebih cantik ketimbang artis film ini.
“Artisnya kok lebih jelek ya dari TKW di sini. Mendingan babu-babu di sini, lebih cantik dan modis,” ungkap salah satu TKW.
Dari pantauan langsung KapanLagi.com, di Hong Kong memang sedang memasuki musim dingin. Di sana banyak didapati para TKW yang berpakaian modis. Mereka kebanyakan berdandan ala Harajuku style dengan rambut diwarnai, jaket panjang, syal untuk menahan dingin, stocking, serta sepatu boot. Pantas saja jika mereka berceloteh kalau sang artis tidak modis dan dekil.
Menanggapi hal itu, Lola yang ditemui di apartemennya di Peterson Building, Peterson Street, Hong Kong, Selasa (17/11), langsung menjelaskan, “Ya wajar kalau kita terlihat dekil. Memang kita di-make up hitam, seluruh tubuh kita bedakin biar terlihat dekil dan baju pun disesuaikan dengan tampilan TKW yang sebenarnya.”
Untuk mendalami perannya, Lola pun punya trik khusus. Agar mendapatkan warna kulit yang lebih gelap, ia rela berpanas-panasan di pantai.
“Untuk mendapatkan kesan hitam, aku berjemur di pantai dua hari setelah Lebaran. Dan ini bentuk totalitas yang kita lakukan agar bisa mendapatkan karakter yang diinginkan sesuai skenario,” terangnya.
JAKARTA – Tabir gelap yang menyelimuti kasus bailout Bank Century mulai terkuak. Audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa proses bailout bank yang kini bernama Bank Mutiara itu dilakukan secara tidak benar. Sumber di DPR mengungkapkan, laporan audit investigatif BPK dengan jelas menyebut proses penyelamatan Bank Century salah. ”Mulai prosedur awalnya sudah nggak bener,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR tadi malam (16/11).
Menurut sumber tersebut, laporan audit investigatif BPK sudah selesai, namun belum diserahkan ke pimpinan DPR. ”Saya sudah melihat catatan hasil audit itu, tapi baru sebagian,” katanya. Dalam hasil audit tersebut, proses penyelamatan Bank Century yang diputuskan Komite Koordinasi yang merupakan kelanjutan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak disertai alasan kuat.
”Artinya, para pengambil keputusan tidak memiliki alasan kuat mengenai potensi dampak sistemik yang menjadi alasan utama kenapa Bank Century harus diselamatkan dan akibatnya harus disuntik Rp 6,7 triliun,” bebernya. Lalu, apakah para pejabat terkait harus bertanggung jawab? ”Jelas, harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Proses penyelamatan Bank Century yang dilakukan melalui KSSK tersebut melibatkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati selaku ketua KSSK. Kemudian, Wapres Boediono yang saat itu menjabat gubernur BI sebagai anggota KSSK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rudjito yang juga anggota KSSK.
Satu hal lain yang membuat proses penyelamatan terlihat kurang transparan adalah adanya beberapa pejabat yang pada awalnya menolak keras penyelamatan Bank Century, yakni Menkeu. Namun, pada saat-saat terakhir, dia menyetujui penyelamatan dan bailout. Berarti, apakah ada tekanan dari pejabat yang lebih tinggi dalam proses penyelamatan Bank Century? ”Hemmm, kita lihat saja nanti,” ujar sumber itu.
Meski menunjuk kesalahan para pejabat KSSK, audit investigatif BPK tersebut, agaknya, tidak akan bisa menyingkap tuntas tabir gelap kasus Bank Century. Sebab, tanpa data aliran dana, audit tidak akan mampu mengendus tindak korupsi dalam kasus itu.
Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis mengatakan, tanpa adanya penelusuran dana, audit investigatif BPK hanya berkutat pada masalah kebijakan Bank Indonesia (BI) maupun Komite Koordinasi (KK). ”Kalau tindak korupsi itu hanya bisa dilihat dari laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” terangnya di gedung DPR kemarin (16/11).
Masalahnya, menurut Emir, audit investigatif BPK dipastikan tidak dilengkapi dengan laporan aliran dana dari PPATK. ”Hasil audit BPK tidak akan sempurna karena tidak ada laporan PPATK,” jelasnya. Selama proses audit, BPK memang tidak bisa mengakses data dari PPATK. Sebab, UU PPATK hanya memungkinkan laporan penelusuran dana diserahkan kepada kejaksaan atau kepolisian, bukan kepada lembaga lain, termasuk BPK.
Meski demikian, DPR tetap kukuh untuk menyingkap tuntas kasus Bank Century, termasuk ada atau tidaknya tindak pidana korupsi atas bailout LPS senilai Rp 6,7 triliun. ”Sebab, akibat kebijakan itu, kerugian negara begitu besar,” tandasnya. (owi/oki)
SUNBER:JAWA POS..
Amsterdam-Ada sebuah situs web baru bagi orang yang ingin tahu bagaimana bisa mengakhiri hidup. Yayasan Belanda, Hak untuk Mati atau NVVE, meluncurkan situs web ini, khusus bagi anggotanya yang berjumlah lebih dari 100 ribu orang.
Situs web menginformasikan para pengunjung, obat-obatan apa yang bisa dipakai dan metoda pemakaiannya, langkah demi langkah.
Menurut Walburg de Jong dari NVVE, situs web ini dimaksudkan bagi orang-orang yang ingin mencari informasi mengenai ‘cara manusiawi’ dalam mengakhiri hidup tanpa ‘harus menggunakan cara mengerikan seperti melompat dari bagungan tinggi atau melompat di depan kereta api yang lewat’.
Apakah ini tidak mendorong bunuh diri? Menurut De Jong tidak: “Pertama, ini hanyalah untuk anggota, orang hanya bisa masuk ke situs web dengan menggunakan kode log in.” Untuk menjadi anggota ditarik biaya €17,50 setiap tahun, dan anda mendapat kode masuk ke situs.
Dalam peluncuran situs, ternyata orang bisa masuk tanpa harus memiliki kode log in, yaitu di rubrik ‘Bunuh diri secara cermat’. Menurut yayasan, ini disebabkan kesalahan teknis. Sementara, situs sudah diblokir untuk yang bukan anggota.
Panduan langkah demi langkah
Pada situs, NVVE memberi informasi mendetail mengenai obat-obatan yang bisa digunakan untuk bunuh diri. Dijelaskan juga di negara mana saja obat-obatan itu bisa didapatkan dan dengan nama dagang apa. Metode bunuh diri juga dijelaskan langkah demi langkah. Dalam pengantarnya disebutkan ada dua metode untuk mengakhiri hidup melalui obat-obatan.
Metode pertama menggunakan obat tidur yang bekerjanya cepat dan bertahan lama dengan kombinasi kepala dimasukkan ke tas plastik sehingga anda meninggal karena mati lemas.
Metode kedua, menggunakan obat-obat mematikan, dengan kombinasi obat tidur dan obat anti mabuk. Jantung akan berhenti berdenyut. Informasi yang diberikan di sini hanya berkaitan dengan kedua metode tadi dan didasarkan pada data-data yang dapat dipercaya.
Tanda tanya besar
Di Belanda, setiap tahun terdapat sekitar 1500 kasus bunuh diri, dan sebagian besar dilakukan oleh orang di atas usia 60 tahun. Menurut Walburg de Jong “mereka ini adalah orang-orang yang merasa hidupnya sudah selesai tapi tidak bisa melakukan euthanasia karena tidak masuk dalam kategori memiliki penyakit seperti tercantum dalam undang-undang euthansia”. Atau orang-orang yang sakit tapi dokter tidak bersedia melakukan euthansia.
Di Belanda, euthanisa-mengakhiri hidup dengan bantuan aktif dari dokter- serta bantuan bunuh diri masuk dalam hukum pidana. Tetapi tidak melanggar hukum apabila dokter mengikuti persyaratan ketat. Misalnya, dokter harus yakin bahwa pasien mengajukan permintaan secara sukarela dan sudah dipertimbangkan masak-masak untuk mengakhiri hidup. Juga dalam hal ini harus ada penderitaan yang tidak bisa ditanggung lagi oleh pasien serta tidak ada harapan untuk menjadi lebih baik. Namun apabila para dokter memahami penderitaan itu sebagai penderitaan fisik, NVVE memandang penderitaan psikis merupakan alasan yang bisa diterima untuk euthanasia atau bunuh diri.
Bantuan bunuh diri
Truus Hoyinck, anggota NVVE sejak 1991, merasa senang yayasan terlibat aktif dalam membantu bunuh diri. “Saya sangat menghargai hak orang untuk menentukan hidup sendiri. Saya pernah memesan buku mengenai bunuh diri dari Skotlandia. Benar-benar menggiriskan karena kepala anda harus dimasukkan ke dalam tas plastik dan anda duduk menunggu sampai anda mati lemas. Jadi kalau mereka memiliki jalan keluar yang lebih baik maka bagi saya ini sangat bagus”.
Keanggotaan NVVE terbuka baik bagi warga Belanda maupun asing. Dalam situs web, yayasan menawarkan informasi terbatas dalam bahasa Inggris, tapi mencantumkan- karena banyaknya pertanyaan dari luar negeri- tidak memberi resep obat-obatan maupun menyediakan dokter seperti bantuan euthanasia dan lainnya. rnw/rr
JAKARTA – Dengan terkuaknya fakta hukum dari kesaksian Wiliardi Wizar di PN Jaksel bahwa pihak kepolisian merekayasa kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, hal ini justru makin membuat masalah hukum Indonesia makin runyam.
Buyung merasa perihatin dengan fakta yang terungkap dalam persidangan kasus Antasari dan fakta yang terungkap dari pengusutan Tim Delapan soal kasus Bibit dan Chandra selama ini. Kedua kasus tersebut terbukti tidak didukung bukti yang kuat.
“Jadi ini makin runyam. Makin kentara bahwa ada sesuatu yang enggak beres di negara ini,” kata Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution di gedung Wantimpres, Jakarta, Rabu (11/11).
Sekarang sudah terkuak bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kasus Antasari telah direkayasa. Fakta tersebut juga menjadi keprihatinan bangsa Indonesia. “Jika pemeriksaan sudah bisa direkayasa, mau dibawa kemana bangsa dan negara ini. Itu pertanyaan menggoda, yang membuat saya tidak bisa tidur. Mau dibawa kemana ini semua,” ungkapnya.
Adanya kesaksian Wiliardi Wizar yang sangat mencengangkan publik, bisa memperkuat dugaan masyarakat selama ini, bahwa ada pihak yang merekayasa untuk menghancurkan institusi KPK melalui kasus Bibit dan Chandra dan kasus Antasari.
“Nah tiga-tiganya kan tokoh KPK, jadi kalau kita lihat skenario ini, kalau ini benar, kalau benar ya, mudah-mudahan tidak benar, ada skenario ada rekayasa untuk menghancurkan atau mengkerdilkan atau meruntuhkan KPK,” ujar Buyung.
Dari rangkaian ini, Antasari dijadikan target pertama rekayasa tersebut melalui kasus yang dituduhkan kepadanya, yakni otak intelektual pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Dan target selanjutnya, yakni Bibit dan Chandra.
Meski ada korban yang bernama Nasrudin, Buyung masih bertanya-tanya, “Apa benar ada pembunuhan, apa benar Antasari yang membunuh, atau kah ini adalah sebuah jebakan dan skenario pihak tertentu.”
sumber berita.surya
Tak jarang warga negara asing nekat berbuat ulah di negeri yang bukan tanah airnya. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi adalah kejahatan seksual pada anak-anak, seperti yang baru saja terjadi di India.
Polisi bagian cyber di wilayah Chennai, India, sukses meringkus Will Heum, seorang pria berkebangsaan Belanda. Pria ini terbukti mengunggah (upload) materi pornografi anak di internet, saat sedang berada di rumahnya.
Tersangka sebelumnya sudah terjerat kasus pelecehan anak-anak yang dilakukannya pada penghuni panti asuhan miliknya. Setelah dibebaskan dari hukuman kurungan, Heum ternyata tak kapok melakukan tindak kriminal, termasuk mengkoleksi material porno para bocah.
Gerak-gerik tersangka di dunia maya pertama kali diendus oleh Child Exploitation Online Protection Centre, pusat penanganan pornografi anak yang berbasis di Jerman. Lembaga itu pun menghubungi Interpol dan akhirnya, Heum diringkus kepolisian Chennai.
Akibat tindakannya tersebut, tersangka terancam hukuman sampai 7 tahun penjara. Demikian dilansir Timesofindia dan dikutip detikINET
SURABAYA – Wali Kota Bambang D.H. siap mengganti rumah dinas Ketua DPRD Kota Surabaya menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Pemkot selanjutnya fungsi menggunakan bangunan menjadi guest house atau rumah tamu.
Bambang mengatakan bahwa usulan perubahan fungsi rumah dinas (rumdin) yang berlokasi di Jalan Porong itu sudah disampaikan ke Ketua DPRD Wisnu Wardhana. Tawaran Pemkot disampaikan karena bangunan plat merah itu jarang digunakan.
Sejak dewan dipimpin Musyafak Rouf (2004-2009), rumdin tersebut selalu kosong. Ketua dewan sekarang, Wisnu, juga enggan menempati. “Kalau memang banyak nganggur-nya kenapa tidak dimanfaatkan untuk kepentingan warga kota yang lebih banyak,” kata Bambang.
Menurut dia, tidak digunakannya rumdin tersebut sebenarnya patut disayangkan. Sebab, setiap tahun, Pemkot mengeluarkan biaya untuk melakukan perawatan. ”Karena itu, kalau Pak Wisnu tidak berkenan, maka akan kami manfaatkan,” jelasnya.
Suami Dyah Katarina itu menyebutkan, saat ini, ada dua opsi untuk mengubah peruntukan rumdin tersebut. Selain guest house, Pemkot juga berencana menggunakan bangunan nganggur itu sebagai perpustakaan.
Sebagai ganti, Pemkot menyiapkan ”mentahan” kepada Wisnu. Bambang menyebutkan siap mengucurkan dana tunjangan perumahan. ”Disetujui atau tidak terserah Pak Wisnu karena itu hak beliau,” ucap Bambang.
Kepala Bagian Perlengkapan Pemkot Noer Oemarjati mengemukakan, secara resmi wali kota mengajukan surat kepada ketua DPRD jumat (30/10) lalu. Isinya, pengajuan pengalihan fungsi rumdis. “Tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Pak Wisnu,” kata dia.
Perubahan peruntukan rumdin itu sempat menjadi rasan-rasan di gedung dewan. Sebelum pernyataan wali kota, tersebar kabar jika Wisnu yang justru minta bangunan diubah menjadi guest house.
Sebab, dia berharap mendapat tunjangan seperti anggota dewan lainnya. Apalagi, setiap bulan, jumlahnya lumayan besar. Yakni, Rp 7 juta untuk anggota, sedangkan pimpinan dijatah Rp 7,5 juta
”Sudah jelas kan. Siapa yang minta diubah. Sudah jelas itu pengajuan dari Pemkot,” ucap Wisnu. Sebagai ketua, dia mengaku tidak pernah berharap-harap mendapatkan uang untuk pengganti rumdin.
Lebih lanjut Wisnu mengatakan, jika memang keputusan Pemkot sudah bulat, maka dia siap untuk memberi persetujuan. ”Saya setuju saja. Sebab, memang tidak pernah saya tinggali. Sayang jika tidak dimanfaatkan,” kata ketua DPC Partai Demokrat itu.
kenapa kalau rumah dinasnya udah ada kok tidak di tempati aja jadi bisa mengirit dana dan setiap bulan rumah dinas itu juga butuh perawatan..bisa2 saja orang2 ini cari uang ,pikirin rakyat jangan kepentingan pribadi aja dan pakai fasilatas yang udah ada kerja belum udah banyak tututan,,,,payah,,,
IVAnews – Isu perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Polri yang sering disebut Cicak lawan Buaya, masih terus menjadi perbincangan. Di tengah ‘kisruh’ itu, facebooker tanah air dipanaskan oleh status akun milik ‘Evan Brimob.
status provokatif..
Penelusuran VIVAnews, status itu membuat panas dan dinilai provokatif oleh pemberi komentar. Status atas nama Evan Brimob itu tertulis ‘Polri gak butuh masyarakat.. tapi masyarakat yg butuh polri.. maju terus kepolisian Indonesia, telan hidup2 cicak kecil.’
Pemberi komentar pertama atas langsung memberikan pujian kepada Evan Brimob. Status ini juga mendapat pujian alias acungan jempol dari komentator lainnya.
“Betul mas, Polri tidak seperti artis yang butuh dukungan dari masyarakat. Tapi masyarakat yang butuh Polri,” tulis salah satu pemberi komentar pendukung Evan Brimob.
Tetapi, bila dilihat lagi ke bawah, para komentator lain memberikan ’serangan’ dan hujatan kepada pria yang dalam foto profilnya itu mengenakan seragam personel Brimob.
“Arogan sekali anda sebagai anggota Polri. Polisi-polisi seperti anda ini yang membuat simpati rakyat ke Polri hilang,” tulis salah satu yang kontra.
ismoko.widjaya@vivanews.com
Video mesra sepasang mahasiswa beredar dari file ke file. Rekaman itu menampilkan kedua pasangan muda-mudi ini bermesraan di bangku istirahat yang diduga berada di Kompleks Kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jalan Raya Landungsari, Kota Malang.
Video berdurasi 12:37 menit itu diduga dibuat di kampus karena dalam rekaman itu terpampang spanduk di dinding gedung yang bertuliskan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di bawahnya Fakultas Peternakan dan Perikanan UMM.
Dalam video itu tergambar seorang mahasiswa duduk bersebelahan dengan seorang mahasiswi mengenakan kemeja warna putih dengan jaket kain warna hitam berambut sebahu. Dengan agresif sang lelaki terus mencumbui mahasiswi yang diduga kekasihnya itu.
Terlihat sang lelaki juga mengenakan kemeja lengan putih dengan celana hitam itu memeluk erat dalam video bertajuk ‘Mesum di kampus’. Bukan ciuman pada pipi dan bibir, sang lelaki juga menciumi bagian perut sang perempuan. Aksi itu dilakukan hingga 10 menit video berjalan.
Aksi ciuman ini tidak juga dilakukan dengan duduk di bangku. Namun, sang lelaki juga
mengajak sang perempuan berdiri seraya asyik berciuman. Diduga kuat video ini direkam oleh orang lain dari gedung terpisah. Karena secara jelas terlihat pengambilan gambar dari jarak jauh dan menggunakan kamera rekam atau handycam.
Aksi video ‘mesum di kampus’ menjadi perbincangan kalangan mahasiswa dan mahasiswi
kampus berada sekitar 10 kilometer dari pusat Kota Malang ini.
Bahkan, salah satu mahasiswi yang ditemui di kantin kampus, Senin (2/11/2009), mengaku telah tersiar kabar bahwa telah beredarnya video mesum di kampus mereka beberapa hari ini.
Mereka mengaku jika gedung yang digunakan adalah kampus mereka. Melihat dari bangku warna biru yang dipergunakan untuk duduk dan spanduk yang memang berada di kampus mereka.
“Kalau tidak salah itu gedung kuliah bersama di lantai dua,” kata Putri salah satu mahasiswi yang ditemui di kantin Kampus UMM.
Kendati demikian, Putri bersama mahasiswa lain tidak mengetahui betul siapa pemeran dalam video itu. “Kami tidak kenal dengan pemerannya, mungkin anak fakultas lain,” ujarnya. mau liat vidoenya klik disini video mesum
JAKARTA – Teka-teki rekayasa dalam kasus yang menjerat dua wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, bakal terjawab di gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga penjaga konstitusi itu memastikan akan memperdengarkan rekaman pembicaraan yang menjadi salah satu alat bukti rekayasa kasus.
“Memang benar, rekaman itu kami perdengarkan semuanya agar lebih transparan,” kata Ketua MK Mahfud M.D. kepada Jawa Pos kemarin (1/11). Dia menegaskan, memperdengarkan rekaman itu memang perintah majelis saat persidangan lalu.
Menurut Mahfud, isi rekaman itu akan meyakinkan sikap majelis hakim yang menangani permohonan uji materi yang diajukan Bibit dan Chandra. Keduanya meminta mahkamah menguji pasal 32 huruf C UU KPK. Pasal itu mengatur bahwa pimpinan KPK baru dapat diberhentikan secara tetap bila telah berstatus terdakwa. ”Rekaman itu untuk meyakinkan hakim dalam menguji pasal itu. Prinsip penegakan hukum itu keterbukaan,” ucapnya.
Meski siap memutar rekaman, lanjut Mahfud, MK tidak akan menyinggung aspek pidana yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra. ”Kalau MK ikut menguji (kasus pidana), itu sama dengan merusak sistem hukum,” terang guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta itu.
Bagaimana bila polisi memaksakan menyita rekaman dengan izin pengadilan negeri (PN)? Mahfud optimistis polisi tidak akan menempuh cara itu. “Rekaman itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan upaya kepolisian,” ucap pria asal Madura itu. Apabila polisi menyelidiki delik lain dalam rekaman, penyitaan bisa dilakukan setelah persidangan MK.
Lebih lanjut Mahfud tak mau berandai-andai dengan sikap kepolisian. “Kalau kepolisian ada upaya menghalang-halangi, justru kami mempertanyakan ada agenda tersembunyi apa dari kepolisian,” ucapnya.
Menurut dia, isi rekaman akan memperjelas kasus tersebut, khususnya siapa saja yang terlibat dalam kriminalisasi KPK. “Ya, kalau ada yang tidak beres dalam isi rekaman itu, polisi bisa mengusutnya. Usut saja siapa yang terlibat dalam rekaman itu,” tambahnya.
Penjelasan tersebut juga sejalan dengan pidato Presiden SBY saat menghadiri acara National Summit beberapa waktu lalu. Presiden menegaskan siapa saja yang berusaha menghambat penegakan hukum harus minggir. “Saya membaca pesan presiden seperti itu,” terangnya.
Hingga kini, kata Mahfud, rekaman itu belum ada di tangan para hakim MK. KPK baru menyerahkannya dalam persidangan Selasa nanti. “Saya juga belum mengetahui berapa banyak rekaman yang akan diperdengarkan,” jelasnya.
Mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur itu menekankan, hendaknya lembaga penegak hukum yang selama ini menunjukkan konsistensinya lebih dihargai pemerintah. “Jangan sampai penegak hukum itu berbicara keluar,” terangnya.
Ketegasan MK dalam konflik KPK-Polri memang ditunjukkan sejak pekan lalu. Kali pertama MK mengeluarkan putusan sela yang meminta presiden tidak mengeluarkan surat pemberhentian terhadap Bibit dan Chandra, sebelum ada putusan final uji materi MK. Bukan hanya itu. Setelah putusan provisi tersebut, MK meminta KPK menyerahkan semua bukti rekaman yang menjadi pergunjingan nasional itu. Namun, setelah keputusan mengejutkan keluar, polisi langsung menahan tersangka dua pimpinan KPK itu.
Ihwal rekaman itu menyeruak setelah beberapa media massa memuat transkrip yang berisi dugaan rekayasa terhadap penetapan tersangka Bibit dan Chandra. Dalam transkrip itu ada pembicaraan Anggodo Widjojo, adik bos PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo dengan beberapa petinggi Kejaksaan Agung, serta beberapa pejabat dari kepolisian. Polisi kemudian menegaskan sikap menyelidiki siapa yang membocorkan rekaman itu ke khalayak.
Pengacara Bibit dan Chandra, Taufik Basari, menegaskan, semua pihak harus menghormati sikap MK. “Ini sudah perintah pengadilan. Jadi, tak ada pihak mana pun bisa mengintervensi. Jadi harus dihargai,” katanya di kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) kemarin. Dia menambahkan, dalam setiap momentum pembelaan, tim pengacara akan menyampaikan adanya dugaan rekayasa dalam penanganan kasus kliennya itu.
Kecil Kemungkinan Rekaman Berubah
Hingga kini rekaman yang akan mengungkap rekayasa kasus Bibit-Chandra masih tersimpan rapi di KPK. Rekaman tersebut diperoleh saat KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan SKRT (Sistem Komunikasi Radio Terpadu).
Lantas, bagaimana sebenarnya KPK menjaga rekaman itu? Sebuah sumber di KPK menyebutkan bahwa rekaman itu amat terjaga. “Tidak semua orang bisa mengetahui isi rekaman atau mengakses tempat rekaman suara itu dibuat,” jelas sumber itu. Mereka yang bekerja juga diharuskan melaksanakan aturan ekstraketat. “Semua yang bekerja di area itu tidak bisa sembarangan,” sambungnya.
Bahkan, kata sumber itu, penyidik atau pimpinan KPK yang berkepentingan dalam penanganan kasus korupsi sekalipun tak bisa sembarangan meminta rekaman. “Harus ada prosedurnya dan itu sangat ketat,” jelasnya.
Bukan hanya itu. Pengawas Internal (PI) di KPK juga terjadwal mengawasi dan mengaudit keluar masuknya rekaman itu. Di samping itu, ada sistem teknologi yang bisa mendeteksi keaslian rekaman. “Sangat-sangat tidak mungkin bisa ditambah atau dikurangi, sebab keasliannya bisa dianalisis,” jelasnya.
Yang pasti, kecil kemungkinan rekaman itu berubah. Rekaman penyadapan di KPK itu hanya keluar saat di persidangan. Wakil Ketua KPK M. Jasin juga pernah menegaskan memiliki sistem komputer forensik yang menjaga otentisitas rekaman tersebut.
Sumber itu juga menerangkan bahwa KPK akan mengawal ketat hingga rekaman itu sampai ke MK. Sebab, segala kemungkinan masih bisa terjadi. “Semua kami antisipasi,” tambahnya.
Secara terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. menegaskan, KPK akan mematuhi perintah pengadilan. “Kami serahkan kepada MK. Mau dibuka atau tidak, itu terserah mereka,” katanya.
Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mendukung langkah KPK menyerahkan bukti rekaman ke MK. Bahkan, lembaga antikorupsi itu tidak perlu menunggu hingga Selasa esok. “Tidak perlu menunggu. Harapannya, saat sidang (persoalan) itu sudah klir,” kata Febri. Dia menegaskan, MK harus ikut ambil peran mengungkap kasus yang dialami Bibit-Chandra. Yakni, dengan memutar rekaman tersebut. “MK harus menjadi bagian untuk mengungkap rekayasa kasus itu,” tegas Febri.
Selain itu, ada dorongan agar dibentuk tim penyelidik independen. Menurut Febri, itu penting untuk mengusut dugaan keterlibatan petinggi-petinggi kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam skenario penetapan tersangka Bibit dan Chandra. “Untuk menjaga independensi, bisa dipertimbangkan jangan ada unsur dari kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam tim itu,” urai alumnus Fakultas Hukum UGM, Jogjakarta, itu.
Presiden Panggil Tokoh-Tokoh Nasional
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara mendadak memanggil sejumlah tokoh nasional ke wisma negara di kompleks Istana Kepresidenan tadi malam. Mereka dipanggil untuk membahas penahanan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.
Menurut sebuah sumber di istana, pertemuan yang dimulai sekitar pukul 21.20 itu dihadiri empat tokoh masyarakat. Yakni, Rektor Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Komarudin Hidayat, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dan Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki.
Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal dan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana menolak berkomentar tentang pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, SBY didampingi oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto dan staf khusus bidang hukum Denny Indrayana. Setelah pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Djoko mengungkapkan bahwa presiden berinisiatif mengundang para tokoh karena menyikapi dinamika dukungan terhadap Chandra dan Bibit yang terus berkembang.
“Simpati itu sangat diakomodasi, tetapi dengan tetap mengedepankan serta menjaga keharmonisan kehidupan sosial dan politik,” kata Djoko dengan didampingi para tokoh yang diundang SBY. Presiden juga meminta solusi agar kondisi sosial politik tidak terganggu.
Beberapa saran itu disampaikan oleh Hikmahanto. Salah satunya, presiden tidak ikut campur tangan dalam proses hukum tersebut. “Kapolri bisa melakukan gelar perkara untuk kasus Pak Bibit dan Pak Chandra dengan melibatkan ahli independen yang dipercaya masyarakat,” kata dia.
Tentu saja, gelar perkara itu dilangsungkan secara tertutup. “Itu untuk menilai apakah langkah polisi sudah tepat,” ujarnya. Alternatif lainnya adalah mengusulkan pembentukan tim pencari fakta (TPF) dengan melihat bukti-bukti dan pasal-pasal yang disangkakan kepada dua pimpinan nonaktif KPK tersebut.
Yang terpenting, lanjut Hikmahanto, mereka yang terlibat dalam kasus tersebut harus diproses. Langkah itu bertujuan untuk menjamin transparansi. “Namun, segala sesuatunya terpulang kepada presiden,” terangnya.
Anies Baswesdan menambahkan, suasana pertemuan dengan SBY itu berlangsung terbuka. Setiap orang yang hadir diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat. Mereka bergiliran menyampaikan pendapat masyarakat soal penahanan Bibit dan Chandra.
”Kami sampaikan secara terbuka bahwa ada upaya sistematis untuk melemahkan KPK. Di saat lembaga negara lain tak bisa diharapkan, KPK muncul membawa harapan masyarakat,” katanya.
Namun, kata Anies, tidak ada kesimpulan dari pertemuan tersebut. Termasuk kepastian apakah benar-benar akan dibentuk tim independen. Sebab, kata Anies, SBY hanya mendengarkan masukan, tidak memberi kejelasan sikap dan tindak lanjut.
Tokoh Penjamin Terus Bertambah
Penahanan dua pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah menuai dukungan ratusan tokoh nasional. Mereka bersedia menjaminkan diri kepada polisi dengan catatan dua pimpinan KPK itu dibebaskan.
Kali pertama yang siap menjaminkan diri adalah sosiolog UI Imam B. Prasodjo. Dalam waktu tidak lama, dukungan kian besar. Mereka meyakini bahwa alasan penahanan Bibit dan Chandra tersebut kurang tepat. Lima pimpinan KPK yang saat ini aktif juga menjaminkan diri ke polisi.
Hal yang sama juga dilakukan Rektor UIN Komarudin Hidayat, pengamat politik Indria Samego, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution.
Salah satu pemicu mengalirnya dukungan itu adalah pernyataan polisi bahwa Bibit dan Chandra ditahan karena sering melakukan konferensi pers yang bisa memengaruhi opini publik.
Kesiapan para tokoh untuk menjaminkan diri tersebut juga menarik simpati mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. ”Kalau sudah ada ratusan tokoh, saya siap menjaminkan diri pula,” ujar Gus Dur setelah bertemu dengan pimpinan KPK Sabtu (31/10).
Secara terpisah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) juga mempertanyakan ketegasan pemerintah terkait kasus tersebut. PB NU menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan. ”Kalau mau tuntas, kepala negara harus turun tangan,” tegas Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi.
Hasyim menilai, kasus yang menimpa Bibit dan Chandra tak bisa dianggap sekadar kasus perorangan. Sebab, perhatian publik sudah sangat besar terhadap kasus itu. Bahkan, kata dia, suara dari akar rumput juga telah masuk ke PB NU agar ikut terlibat dalam kasus tersebut. ”Ini sudah bergeser dari kasus perorangan. Sekarang sudah timbul ketidakpercayaan di antara masing-masing lembaga di negeri ini,” kata Hasyim.
Hasyim menilai, penahanan Chandra dan Bibit bisa dijadikan titik tolak untuk kembali menyusun setting lembaga hukum di Indonesia. Termasuk, memproporsionalkan kembali fungsi dan tugas KPK, Polri, dan kejaksaan. ”Kuncinya ada kepada presiden. Peristiwa semacam ini bukan hanya kasuistis, tapi satu titik saja dari garis bengkok keadilan hukum,” tuturnya.
Hasyim juga mengkritik keras pernyataan Presiden SBY yang tidak mau mengintervensi kasus itu. Dia tidak sependapat jika SBY menolak terlibat lebih dalam pada upaya menemukan penyelesaian secara proporsional. ”Itu bukan intervensi. Disebut intervensi kalau dia (SBY) punya mau sendiri dan hukum punya mau sendiri,” katanya.
Hasyim juga meminta Polri segera menjelaskan kepada publik soal sering berubahnya tuduhan atas Chandra dan Bibit yang menimbulkan banyak pertanyaan. ”Hukum legal formal tidak boleh bermuatan ketidakadilan,” terangnya.
Dia kemudian menegaskan sikapnya untuk bisa bergabung bersana tokoh lain menjadi jaminan untuk kebebasan Bibit dan Chandra. Menurut Hasyim, selama itu bisa mengubah kebijakan Polri, dirinya siap pasang badan demi kebebasan dua tokoh KPK itu. ”Kalau itu ada gunanya, saya siap menjadi jaminan,” katanya. (git/fal/aga/noe/zul/dwi/kum/agm)
by:jawapos
Sejumlah saksi mata yang melihat bola api yang terjatuh di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan Kamis (8/10), tepat pukul 11.25 Wita menilai ledakan itu bukanlah sebuah pesawat jatuh.
“Saya lihat langsung cahaya api itu jatuh langsung berasap, kemudian berkisar 2-3 menit terdengar sebuah ledakan besar,” kata warga Bone di kabupaten Bone, Sulsel.
Dia menilai, cahaya api itu bukan pesawat jatuh sebab bentuknya memanjang yang dipenuhi api seperti sebuah meteor besar. Kashmir mengaku, melihat kejadian itu bersama dengan warga yang berada di sekitar SDN 13 Bone yang terletak di kelurahan Biru, Kecamatan Tene Riattang, Bone, Sulsel.
“Saya sedang menunggu anak saya pulang sekolah, dan melihat langsung cahaya api itu,” ucapnya.
Dia mengaku melihat cahaya api itu bersama dengan lima orang penunggu anak sekolah yang berada di sekolah tersebut dan mengaku mendengar letusan sebanyak 5-6 kali.dan ini kumpulan photo2 meteorr jatuh..photo-photo meteor
OSLO – Pria Norwegia ini nekat benar. Bayangkan, pria berusia 22 tahun yang identitas lengkapnya tak disebutkan itu berusaha menyelundupkan 14 anak ular piton dan 10 tokek albino di tubuhnya. Caranya? Memasukkanya ke dalam kantong dan kaleng, kemudian melilitkannya ke tubuh dan kaki.
Upaya pria tersebut membawa 24 reptil itu masuk ke Norwegia akhirnya kandas. Penyebabnya, petugas di Kantor Pabean Kristiansand menemukan tarantula di dalam tas pria yang baru datang dari Denmark pada Minggu (25/10) dengan menumpang feri tersebut. Seperti dilansir harian Norwegia Fedrelandsvennen, petugas kemudian memeriksa tubuh pria itu secara menyeluruh dan ditemukanlah barang selundupan tak lazim tadi. Di Norwegia, memelihara hewan reptil memang dilarang.
“Petugas dengan cepat menyadari bahwa pria tersebut adalah penyelundup hewan. Sebab, sekujur tubuhnya menunjukkan isyarat yang sama, yaitu ada sesuatu yang bergerak-gerak,” ungkap Helge Breilid, manajer Kantor Pabean Kristiansand, kepada tabloid VG seperti dikutip Reuters.
Stoking berisi 14 kantong yang di dalamnya terdapat anak ular piton dililitkan di sekeliling tubuh pria itu dengan plester. Dan, sepuluh kaleng terlihat menempel di kakinya saat pria tersebut melepaskan celananya. Masing-masing kaleng berisi tokek. “Hingga Senin (26/10) pria itu masih ditahan oleh kepolisian setempat,” ucap Johann Martin Kile, pengacara Kepolisian Kristiansand.
Kile menambahkan, pria Norwegia itu baru akan dibebaskan jika memberikan tebusan sebesar 12.500 crown Norwegia atau senilai GBP 1.360 (sekitar Rp 21,3 juta). Sedangkan seluruh hasil penemuan reptil tersebut akan disita kepolisian hingga otoritas Norwegia mengeluarkan keputusan terhadap hewan-hewan itu. (war/ttg)
JAKARTA – Kritik dari sebagian publik tidak membuat pemerintah SBY-Boediono mundur untuk menaikkan gaji petinggi negeri ini. Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengungkapkan, presiden telah menetapkan kerangka kebijakan yang tepat dan adil mengenai kenaikan gaji pejabat, termasuk presiden dan menteri.
Presiden juga telah memerintahkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Menteri Keuangan untuk menjelaskan rencana kenaikan gaji pejabat ini. ”Untuk lima tahun ke depan, agar hal (kenaikan gaji, Red) ini ditetapkan dalam kerangka kebijakan yang tepat dan adil. Jangan sifatnya parsial atau situasional, dan dilakukan dengan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik,” jelas Dino di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (27/10).
Dalam lima tahun terakhir, gaji presiden, wakil presiden, dan menteri tidak pernah naik. Kata Dino, menurut presiden itu suatu hal yang langka dalam tata kelola pemerintahan kalau diukur secara internasional. ”Biasanya selalu ada penyesuaian,” kata pria yang sementara menggantikan posisi Andi Mallarangeng sebagai jubir itu.
Di sisi lain,. dalam lima tahun terakhir, kata dia, presiden juga telah menginstruksikan agar kenaikan gaji dilakukan terhadap pegawai negeri dan pejabat negara menengah ke bawah. ”Ini Inpres yang sangat jelas dan sistematis dari presiden,” katanya.
Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, anggaran negara masih memungkinkan untuk menaikkan gaji presiden, menteri, dan pejabat tinggi negara lain. Hatta mengatakan, Menkeu sudah mengantisipasi anggaran kenaikan gaji pejabat itu 2010.
Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan, kenaikan gaji menteri baru sebatas wacana. Persoalan itu sengaja dikaji pemerintah karena sudah lima tahun lebih belum ada peningkatan gaji menteri. ”Tentu kita lihat juga anggaran (APBN, Red) kita,” katanya.
Mantan presiden PKS itu menyebut ada kemungkinan kenaikan gaji menteri diumumkan bersama dengan kenaikan gaji PNS. ”Bukan hanya pejabat, PNS perlu naik gaji (juga, Red),” ujar Tifatul.
Sekjen Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Yuna Farhan menilai kenaikan gaji menteri beserta gaji presiden dipastikan bakal mengorbankan anggaran untuk orang miskin. ”Kami menolak keras karena ini menyalahi prinsip pengelolaan keuangan negara yang harus memenuhi rasa keadilan dan kepatutan,” kata Yuna. Dia merujuk kepada pasal 3 UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Menurut Yuna, skenario kenaikan gaji pejabat ini sebenarnya bisa dilacak dari kebijakan APBN 2010. Agar tidak menimbulkan protes dari jajaran birokrasi, Presiden SBY mulai menaikkan gaji PNS 15 persen pada 2009 dan 5 persen pada 2010.
Sejauh ini perubahan tersebut terbukti mengorbankan anggaran belanja yang bersentuhan langsung dengan rakyat miskin. Contohnya, pada APBN 2010, belanja pegawai telah menggeser dominasi belanja subsidi pemerintah pusat. Dalam hal ini, belanja pegawai meningkat sampai 21 persen (Rp 28 triliun).
”Sebaliknya, subsidi berkurang 10 persen atau Rp 15,6 triliun dan belanja bantuan sosial berkurang 11 persen atau mencapai Rp 8,7 triliun,” jelasnya.
Menurutnya, berbagai fasilitas negara yang diterima para menteri sebenarnya lebih dari cukup. Mulai mobil dan rumah dinas, dana taktis operasional Rp 100-150 juta per bulan, dana pensiun, sampai fasilitas VVIP setiap hari.
JAKARTA Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak rencana kenaikan gaji presiden dan para menteri yang baru saja dilantik. Melalui Sekjen DPP PDI-P yang juga Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, Senin (26/10), di DPR menyatakan, gaji para menteri saat ini sudah dirasakan cukup.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekjen DPP Gerindra yang juga Sekertaris Fraksi Gerinda di DPR, Ahmad Muzani. “Fraksi PDIP akan menolak itu. Dan saya rasa, gaji menteri sudah cukup, ada dana taktis yang besar, ada transportasi, pakaian. Mau makan juga ada uangnya. Apalagi, bekerja saja belum, kok sudah ada polemik soal kenaikan gaji, harusnya kinerja berjalan dulu. Kemudian, dilihat pantas atau tidak ada kenaikan gaji,” kata Pramono Anung.
Pramono menegaskan, kondisi ekonomi Indonesia ke depannya sedang dalam masa recovery. Sehingga, katanya lagi, bila ada kenaikan gaji para menteri, maka kebijakan itu akan jauh dari rasa keadilan. Asumsi harga minyak di APBN 2010, Pram menambahkan, sekitar US$ 60-53 per barel dan bila tahun depan tembus, maka angka psikologis US$ 90-100 per barel.
“Dan hari ini sudah US$ 80 per barel. Satu tahun ke depan, kondisi perekonomian kita tidaklah ringan. Rencana kenaikan akan menjadi beban berat bagi APBN. Kalau kenaikan gaji tersebut dijadikan alasan untuk meningkatkan kinerja, para menteri sudah bersumpah untuk bekerja sungguh-sungguh. Jadi, alasan itu tidaklah tepat,” tandas Pramono.
“Apalagi dengan mengkait-kaitkan besarnya gaji komisaris BUMN dibanding menteri.Alasan itu tidak tepat. Kalau reformasi, harusnya keseluruhan jangan gaji menteri saja tapi bicara gaji birokrat juga,” katanya lagi.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi DPI-P, Ganjar Pranowo menambahkan, diperlukan adanya revisi UU Kepegawaian jika ingin menaikkan gaji para pejabat negara. Hal ini diperlukan sehingga rencana kenaikan gaji itu dilakukan secara tiba-tiba.
“Jangan tiba-tiba menaikkan gaji begitu saja sehingga saya berpendapat perlunya merevisi UU Kepegawaian. Revisi diperlukan agar tunjangan yang diterima oleh para pejabat negara menjadi jelas. Karena selama ini, semua pejabat gajinya mengada-ada,” kata Ganjar.
“Gajinya plus, tunjang menunjang. Nah, tunjang menunjang ini yang tidak jelas berapa itu diperlu tersistem. Maksudnya, terkecil berapa, terbesar berapa. Kalau kenaikan gaji menteri maupun pejabat tanpa prosedur yang jelas, tentu bisa membuat publik marah,” imbuhnya.
Sementara, Sekertaris Fraksi Gerindra DPR, Ahmad Muzani kemudian meminta kepada pemerintah, rencana menaikkan gaji para menteri yang baru saja dilantik. Termasuk, rencana kenaikan para pejabat negara lainnya termasuk Presiden.
“Belumlah perlu gaji para menteri naik, apalagi kalau sudah diputuskan, maka lebih baik ditunda saja. Menteri baru itu kan belum bekerja, jadi harus dibuktikan dulu lah,” ujar Ahmad.
“Kan, dalam pidato presiden juga sudah dijelaskan, prioritasnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan para pejabat negara,” tandasnya. rachmat hidayat/persda network
MAU DAPAT DOLAR DAFTAR DISINI
BRISBANE :Sekitar 95 persen korban perdagangan manusia yang masuk ke Australia adalah perempuan untuk dipekerjakan di industri seks negara itu. Kementerian Dalam Negeri Australia mengutip laporan Institut Kriminologi Australia (AIC) yang dipublikasi Jumat (23/10), menyebutkan, sebagian besar korban tersebut berasal dari kawasan Asia Tenggara namun tidak disebutkan asal negara para korban.
Sepanjang 2004 – 2008, Polisi Federal Australia (AFP) melakukan 210 investigasi kasus perdagangan manusia di negara itu. Dari hasil investigasi tersebut, AFP menangkap 34 orang tersangka pelaku. Sebanyak 113 orang korban aksi kejahatan ini mendapat program bantuan pemerintah Australia.
Disamping dipekerjakan di industri seks, dua kasus perdagangan manusia di Australia juga terkait dengan buruh paksa.
Kementerian Dalam Negeri Australia menyebutkan, perdagangan manusia sebagai “bentuk perbudakan modern”. Aksi kejahatan ini melibatkan rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, penadahan maupun penerimaan orang-orang yang akan dijadikan korban eksploitasi melalui kerja paksa ataupun perbudakan.
Untuk menumpas jaringan aksi kejahatan trans-nasional ini, pemerintah Australia telah mengambil berbagai langkah, termasuk membentuk tim investigasi polisi khusus dan strategi kebijakan nasional, memperketat pengurusan visa, menyediakan program bantuan bagi korban, serta meningkatkan kerja sama regional. ant
Sementara banyak orang membuat blog, situs web atau menghabiskan waktu online sekadar untuk bersenang-senang atau alasan lain, menerima uang atau penghasilan dengan menulis bisa menjadi bonus yang manis.
<a href="
“>
Bagi seorang webmaster atau blogger Indonesia, salah satu masalah yang dihadapi adalah tidak diterimanya pendaftaran mereka oleh jaringan periklanan internet, karena reputasi negara ini yang sering kali buruk. Sementara, jaringan lain sangat berhati-hati dalam menyikapi para pendaftar dari Indonesia, meskipun tetap menerima mereka.
Inilah sejumlah jaringan utama yang menerima pendaftar dari Indonesia, entah CPC (Cost Per Click – Anda dibayar per klik) atau CPA (Cost Per Action – Anda dibayar per penjualan atau pemunculan), atau CPM (Cost Per Thousand – Anda dibayar untuk menampilkan iklan sesuai jumlah impresi iklan).
Akan membantu jika Anda memiliki akun Paypal untuk sebagian besar jaringan ini (akhirnya, saat ini Paypal menawarkan akun pengiriman dan penarikan bagi WNI – daftar di Paypal).
Teks Link
Situs jejaring lain membayar Anda untuk memasang tautan teks ke situs mereka. Tidak ada hubungannya dengan penjualan barang, hanya semacam iklan. Anda dibayar untuk jangka waktu pemasangan tautan teks tersebut, bukan per klik. <a href=" $6.00 Welcome Survey After Free Registration!“> disini cara cari duit diblog dapat dolar
Probolinggo-Surya- Para calon pelamar CPNS tahun 2009 di Kabupaten Probolinggo perlu mawas diri. Sejumah calo alias perantara mulai banyak bergentayangan dan mencari mangsa.
Keterangan yang dihimpun Surya, sejumlah calon pelamar CPNS mulai mendapat tawaran bisa diterima di posisi tertentu sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, dengan imbalan uang tunai di kisaran Rp 50 juta – Rp 80 juta.
Taufik, warga Sumurdalam, Kecamatan Besuk kepada Surya mengungkapkan, dirinya ditawari harga bervariatif. Untuk formasi guru di kisaran Rp 70 juta, sedangkan untuk formasi sarjana umum di kisaran Rp 80 juta.
Namun, untuk dua pelamar yang masih memiliki ikatan kekerabatan saudara kandung dan mau mendaftar sekaligus, ditarik harga masing-masing Rp 50 juta.
“Makanya, kami heran. Masak, era transparan seperti ini, masih ada calo CPNS,” ujarnya kepada Surya, Senin (19/10).
Namun, mendapat tawaran itu, Taufik tidak langsung percaya. “Tapi, saya tidak mau, selain karena tidak percaya, juga tak ada duit,” katanya.
Senada dengan Taufik, salah satu warga Desa Karanganyar Kecamatan Paiton, Yuyun, kepada Surya juga mengaku mendengar kabar tersebut. “Itu sudah menjadi bisik-bisik masyarakat. Soal benar tidaknya, saya tidak tahu,” katanya.
Kabar seputar merebaknya calon CPNS itu, nampaknya juga didengar para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Probolinggo. Namun, Sekretaris Fraksi PPP M Amin Haddar kepada Surya mengaku kabar itu masih isu yang belum bisa dipercaya kebenarannya.
“Kami akan menyelidiki isu tersebut. Yang jelas, jika pelamar CPNS ditawari posisi PNS dengan imbalan uang tunai, saya mengimbau, supaya jangan percaya, khawatir itu hanyalah modus penipuan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) H Achmad Arif belum berhasil dikonfirmasi Surya. Berkali-kali ponselnya dihubungi, hanya ada nada panggil namun idak sekalipun diangkat.
Selain merebaknya isu soal dana pelicin CPNS, sejumlah pelamar juga mengaku resah, lantaran hingga sekarang, belum ada pengumuman dari BKD.
“Infonya tanggal 19 Oktober sudah diumumkan. Tapi, sampai sekarang, belum ada. Jelasnya, kami bingung, karena telanjur beli koran dan lihat di papan pengumuman di kecamatan, tapi belum ada,” ujar Afif, salah satu calon pelamar CPNS kepada Surya,INFO INFO LAIN,,DISINI
Sebuah benda terbang asing atau unidentified flying objects (UFO) melayang di atas sebuah apartemen di Jalan Pakubuwono atau dekat Blok M, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu.
Benda yang diduga UFO alias piring terbang itu dipotret seorang warga yang menolak identitasnya dicantumkan. Foto tersebut diterima Warta Kota melalui Facebook, Kamis (15/10).
Menurut pemotret, obyek tersebut tidak sengaja tertangkap kamera. Saat itu dia sebenarnya sedang memotret bangunan apartemen di Jalan Pakubuwono VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dari dalam mobil.
Ketika hasil jepretan diamati dengan teliti, ternyata ada benda asing yang melayang di atas apartemen itu. Ketika citra benda asing itu diperbesar, benda itu tampak seperti piring dengan sejumlah jendela di bagian bawah, mirip piring terbang dalam film fiksi ilmiah buatan Hollywood.
Namun, saat Warta Kota menelitinya, foto ini ternyata tak ada metadatanya. Hingga semalam belum ada keterangan resmi mengenai keaslian foto tersebut. Mungkinkah benda itu benar-benar UFO yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai benda terbang yang aneh (beta)?
Semalam, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Adi Sadewo Salatun mengatakan baru tahu mengenai rumor penampakan UFO di Jakarta itu dari media massa. Namun, Salatun juga mengatakan bahwa penampakan benda-benda asing luar angkasa memang sulit untuk diidentifikasi.
”Penampakan benda-benda seperti itu memang sulit dikenali. Hal itu bergantung situasi yang memungkinkan, dia dapat terdeteksi atau tidak, misalnya tertangkap secara tak sengaja dalam bentuk visual seperti yang sering terjadi selama ini,” katanya.
”Selama ini, jika ada laporan soal benda-benda asing, kami langsung menyelidiki kebenarannya, seperti dugaan jatuhnya meteor di Bone, Sulawesi, pekan silam. Dalam kejadian-kejadian seperti itu, masyarakat umumnya tidak memberikan laporan resmi ke Lapan dan beritanya hanya beredar di media,” kata Adi.
Sementara itu, Muhammad Irvan, aktivis Ufonesia (komunitas pengamat UFO), mengaku belum melihat foto tersebut. Menurut dia, selama 2009, laporan tentang beta-UFO lebih sedikit dibanding tahun 2008. ”Laporan terakhir datang dari Bandung, tepatnya di Dago. Tapi itu belum bisa kami duga sebagai UFO, kami masih ragu,” ujarnya dalam perbincangan dengan Warta Kota, semalam.
Irvan mengatakan, untuk menentukan sebuah benda asing di angkasa sebagai UFO, perlu dilakukan pengamatan lebih jauh. Pasalnya, bisa saja benda tersebut adalah pesawat atau bias cahaya matahari.
”Pertama harus dilihat foto atau videonya. Yang paling dasar adalah pengamatan dengan mata orang awam dan dari pemikiran awam, apakah itu benar-benar obyek (UFO) atau debu di lensa kamera,” paparnya.
Jika benda aneh itu patut diduga UFO, temuan tersebut akan dibahas oleh sesama peneliti ufologi. Irvan juga mengatakan, jika saksi mata pada kasus UFO Blok M lebih dari satu orang, maka investigasi lebih lanjut bisa dilakukan.
Sebelumnya pada Kamis (8/10) siang, warga Bone, Sulawesi Selatan, dikejutkan dengan ledakan di angkasa yang didahului oleh cahaya api yang bergerak dengan cepat dan meninggalkan asap tebal.
Warga sempat menduga cahaya dan ledakan itu berasal dari pesawat Sukhoi TNI AU yang meledak di udara. Namun, pihak TNI AU membantah dan menyatakan tidak ada pesawat Sukhoi yang melintasi Bone pada hari itu.
Diculik UFO
Nur Agustinus, aktivis Komunitas Beta-UFO, beberapa waktu lalu menyatakan bahwa penampakan UFO kerap terjadi di tiga kota, yakni Jakarta, Bandung, dan Cirebon. Oleh karena itu, Komunitas Beta-UFO menyebut ketiga daerah itu dengan istilah Segitiga UFO di Indonesia.
Pada tahun 2000, Beta-UFO menerima laporan dari Cirebon tentang seorang bocah berusia enam tahun yang diculik UFO. Bocah itu terpisah dari teman-temannya saat beranjak pulang setelah bermain-main di kebun tebu. Belakangan, bocah yang namanya dirahasiakan itu mengaku diajak main oleh lima makhluk aneh yang badannya bersisik.
Menurut si bocah, dia hanya sebentar bermain-main dengan kelima makhluk aneh tersebut. Namun, keluarganya kalang kabut lantaran si bocah dua minggu menghilang. Nur Agustinus juga mencatat bahwa UFO biasanya muncul saat Bumi sedang mengalami fenomena alam, seperti gempa, gunung meletus, dan badai.
Di situsnya, Komunitas Beta-UFO menyatakan bahwa selama tahun 2007 ada 32 laporan penampakan beta-UFO di Indonesia yang 11 di antaranya terjadi di wilayah Jabodetabek. Sebagian di antaranya tidak berupa berkas cahaya. Sementara itu, sepanjang 2008 tercatat ada 34 laporan tentang penampakan beta-UFO dari seluruh Indonesia dan 13 di antaranya terjadi di wilayah Jabodetabek.
Pada Januari 2006, Yudi, warga Pondokgede, Bekasi, mengaku melihat lima berkas cahaya di angkasa. Saat itu, Yudi sedang bersantai bersama keluarganya. Pengalaman yang sama dialami Riyogarta Luwiyana, warga Bintaro, Tangerang, seperti tertuang di blognya.
Pada 26 Maret 2006, saat dalam perjalanan ke sebuah rumah makan di Bintaro, Riyogarta dan istri melihat benda aneh di langit. Benda tersebut memiliki ekor pendek warna hijau dan bekerlap-kerlip.
Sementara itu, pada Desember 2008, seorang warga Petukangan, Jakarta Selatan, merekam sejumlah titik cahaya di langit yang berpindah-pindah dengan cepat. Rekaman video tersebut dikirim dan disiarkan di sebuah stasiun televisi. Menanggapi rekaman ini, peneliti Lapan, Sri Loka Prabotosari, menyatakan belum bisa memastikan benda asing tersebut.
Jufri (38), warga Petukangan, mengaku merekam fenomena tersebut dan mengunggahnya ke YouTube. Jufri mengaku menyaksikan fenomena ganjil itu bersama teman-temannya. Saat itu, mereka sedang membakar sate di pelataran rumah ketika sejumlah berkas cahaya dalam formasi tertentu bergerak di angkasa. vedeo ufo di jakarta buka disini kliken
gambar gambar lainya disini buka disini
-
GENERASI BIRU
-
-
-
Komentar Terakhir
RSS - Posts-
-
-
dengan ngeblog kita dapat dolar buktiin sendiri
$6.00 Welcome Survey After Free Registration!
GABUNG YUK FREE DAPAT DOLARLAGI
-
Produk SMART Telecom
Masukkan Code ini K1-19CYB4-3
untuk berbelanja di KutuKutuBuku.com -
-
